Kebijakan pelarangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mulai berdampak pada sektor pariwisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sejumlah pelaku usaha pariwisata mengeluhkan penurunan jumlah kunjungan sejak aturan tersebut diterapkan.
Keputusan ini bukan sekadar wacana, mengingat kebijakan tersebut telah menimbulkan konsekuensi nyata. Salah satu buktinya adalah pemecatan Kepala SMAN 6 Depok yang tetap bersikeras mengadakan study tour meskipun larangan telah diberlakukan sesaat setelah Dedi Mulyadi dilantik.
Pembatalan Kunjungan Sekolah Mulai Terasa
Public Relation Farmhouse Susu Lembang, Intania Setiati, mengungkapkan bahwa beberapa sekolah telah membatalkan kunjungannya demi mematuhi aturan baru ini.
“Pada Februari ini, ada dua sekolah yang membatalkan kunjungan ke Farmhouse dan Floating Market. Mereka berasal dari Bekasi dan memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana study tour karena larangan tersebut,” ujar Intania, Rabu (26/2/2025).
Menurutnya, kunjungan dari pelajar merupakan salah satu faktor penting dalam pemulihan industri wisata pascapandemi COVID-19. Namun, dengan adanya kebijakan ini, pemulihan sektor pariwisata berpotensi terganggu.
“Kami biasanya mengandalkan study tour dan libur sekolah untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Untungnya, menjelang bulan puasa memang biasanya tidak terlalu ramai wisatawan. Tapi setelahnya, kemungkinan besar jumlah wisatawan akan menurun akibat kebijakan ini,” tambahnya.
Dampak Luas bagi Sektor Wisata dan UMKM
Tidak hanya destinasi wisata yang terdampak, sektor kuliner juga mulai merasakan efek dari larangan tersebut. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Suprianto, menyebutkan bahwa banyak restoran mengalami pembatalan pesanan dalam jumlah besar.
“Dari catatan kami, ada 18 kunjungan yang dibatalkan pada Februari saja, dengan total pesanan makanan sekitar 4.300 porsi,” kata Eko.
Ia menambahkan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pengelola tempat wisata dan restoran, tetapi juga oleh para pelaku UMKM yang bergantung pada sektor pariwisata.
“Efeknya bukan hanya pada pemilik usaha wisata, tetapi juga pedagang kecil di sekitar destinasi wisata. Ini seperti efek domino yang bisa berimbas ke banyak pihak,” ungkapnya.
PHRI Akan Temui Gubernur untuk Bahas Dampak Larangan
Melihat dampak yang semakin meluas, Eko bersama perwakilan PHRI berencana mengadakan pertemuan dengan Gubernur Dedi Mulyadi untuk membahas nasib sektor pariwisata serta para pekerja yang menggantungkan hidup di dalamnya.
“Kami dan PHRI Jawa Barat berencana menemui Pak Gubernur untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kebijakan ini dan mencari solusi terbaik bagi industri pariwisata,” pungkasnya.
Seiring dengan meningkatnya keluhan dari pelaku industri wisata, masih menjadi tanda tanya apakah kebijakan pelarangan study tour ini akan dievaluasi atau tetap diberlakukan tanpa pengecualian.