Pada Rabu (12/2/2025), Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kemenpar mengumumkan penerimaan pagu anggaran 2025 setelah proses efisiensi dilakukan. Penyesuaian anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sektor pariwisata tetap optimal, tanpa mengorbankan pencapaian target yang telah ditetapkan.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi, Kemenpar tetap berkomitmen menjalankan berbagai program unggulan. Program-program ini antara lain mencakup Gerakan Wisata Bersih, digitalisasi pariwisata melalui Tourism 5.0, serta pengembangan event berbasis Intellectual Property (IP) Indonesia. Selain itu, penguatan Desa Wisata juga menjadi bagian dari fokus utama untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
Sektor pariwisata Indonesia 2025 tetap difokuskan pada beberapa target utama, seperti peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa negara, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Penguatan tenaga kerja dan pencapaian peringkat di Travel and Tourism Development Index juga menjadi prioritas penting bagi Kemenpar.
Widiyanti menambahkan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menurunkan kualitas atau kinerja sektor pariwisata. Sebaliknya, hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta. “Kami berkomitmen untuk tetap mencapai target meskipun dengan anggaran yang lebih efisien. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang digunakan memberikan dampak maksimal untuk sektor pariwisata,” ujar Widiyanti dalam rilis resminya pada Sabtu (15/2/2025).
Sebagai bagian dari efisiensi ini, Kemenpar akan mengoptimalkan anggaran operasional, yang mencakup pengurangan biaya rapat dan perjalanan dinas. Meski demikian, operasional utama Kemenpar tidak akan terganggu. Widiyanti juga menekankan pentingnya peningkatan kolaborasi dengan duta besar Indonesia di berbagai negara untuk mempromosikan pariwisata Indonesia lebih luas.
Lebih lanjut, Kemenpar mendorong para investor untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus dan badan otorita pariwisata, yang diharapkan akan memperkuat pertumbuhan sektor ini ke depannya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi pendorong kinerja kementerian dan lembaga. “Efisiensi ini bukan soal pemotongan anggaran, melainkan bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Evita Nursanty, juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengubah target program kerja Kemenpar. “Kami berharap sektor pariwisata Indonesia dapat terus meningkatkan indeks kinerja kepariwisataan pada tahun 2025,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Kemenpar berharap efisiensi anggaran justru dapat memperkuat sektor pariwisata Indonesia dan membuatnya semakin bersaing di kancah global.